Pandemi Virus Corona
Virus Corona awalnya menjangkiti penduduk Wuhan, Tiongkok di bulan Desember 2019 hingga awal Januari 2020. Virus ini menyebabkan pneumonia akut dan jumlah kasusnya meningkat drastis. Korban meninggal dunia jumlahnya cukup signifikan dan dalam waktu yang singkat sejak terjangkit. Kala itu, virus Corona masih disebut sebagai wabah karena hanya terjadi di kota Wuhan. Kemudian infeksi virus Corona meluas ke wilayah geografis seluruh Tiongkok, sehingga virus ini ditetapkan sebagai epidemi. Hingga awal Maret 2020, penyebaran epidemi berlanjut ke negara-negara lain, mengakibatkan penularan lokal dan menimbulkan wabah di Italia, Iran, Korea Selatan, Malaysia, dan Indonesia. Berdasarkan luasnya cakupan geografis yaitu ada 114 negara yang sudah terjangkit virus ini, maka pada tanggal 11 Maret 2020 WHO menetapkan Coronavirus Disease (Covid-19) sebagai pandemi.
Menurut Worldometer, data pandemi Corona seluruh dunia saat ini terdapat 3.139.523 kasus, 218.024 kematian, dan 959.224 orang sembuh. Mungkin akan menarik apabila dapat dianalisis jumlah kasus dan korban jiwa di setiap negara dikaitkan dengan paham politik negara tersebut. Kemudian dikelompokkan dan dianalisis mana yang terbanyak dan mana yang terkecil jumlahnya, berdasarkan paham liberalisme, sosialisme, kapitalisme, dan demokrasi. Tujuan studi empiris ini nantinya untuk mengonfirmasi apakah ada keterkaitan antara paham politik dengan cara bertindak rakyat dan penguasa negara tersebut.
Pandemi Corona di Indonesia
Kota Wuhan di Tiongkok telah sukses membasmi virus Corona setelah menerapkan lockdown penuh. Hal inilah yang kemudian ditiru negara-negara lain yang terkena pandemi Corona. Indonesia mencatatkan 9.511 kasus, 773 jiwa meninggal dunia. Salah satu tindakan pencegahan meluasnya cakupan geografis yang terjangkit Corona, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat sebagai daerah red zone yang terbanyak penderita positif Corona dan korban meninggal dunia karena Corona, menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB DKI Jakarta dimulai pada tanggal 10 -23 April 2020, sedangkan Jawa Barat di red zone Bodebek mulai tanggal 15 April – 12 Mei 2020.
Paham demokratis yang dianut Indonesia menjamin kebebasan berpendapat, namun ini potensial dalam menimbulkan gejolak di masyarakat ketika pemerintah hendak memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB diikuti dengan meliburkan kegiatan akademis di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, instansi pemerintah, dan himbauan untuk meliburkan perusahaan swasta. Pemberlakuan PSBB menuai polemik dan protes terutama dalam hal larangan mudik / pulang kampung, pembatasan sarana transportasi, pemberlakuan Work From Home dan School From Home, serta melakukan kegiatan keagamaan secara massal lebih dari 10 orang di area publik.
Kapitalisme versus Budaya Daerah
Larangan mudik/pulang kampung terutama diprotes oleh warga perantau di DKI Jakarta dan Jawa Barat yang ingin pulang kampung karena sudah tidak bisa mencari penghasilan di rantau. Meskipun Jakarta sudah membatasi urbanisasi tanpa keahlian kerja level tertentu, namun masih banyak pendatang dari provinsi-provinsi di luar Jakarta yang tergiur kapitalisme dengan menganggap di Jakarta mudah cari kerja dan gajinya besar. Ada beberapa daerah yang secara bertahun-tahun akhirnya terbentuk kontruksi sosial agar warganya mengadu nasib ke Jakarta dan kota-kota besar lainnya, misalnya penjual bakso, penjual jamu gendong, kuli bangunan, dan pekerjaan-pekerjaan nonformal lainnya. Pekerja perantau ini kemudian juga membuat konstruksi sosial yaitu melakukan ritual mudik saat Ramadhan hingga Lebaran, yang mengakibatkan sangat mahalnya harga tiket transportasi di masa tersebut.
Work From Home, Kapitalisme dan Komunikasi Habermas
Ketika diumumkan PSBB, sebagian orang dapat langsung memindahkan pekerjaan mereka dengan bekerja dari rumah. Namun sebagian lagi tidak dapat bekerja dari rumah karena misalnya produksi harus dikerjakan di pabrik, pekerjaan harus dikerjakan di komputer server & client kantor, pekerjaan bukan terkait komputer misalnya harus menghadapi pelanggan secara langsung, dan tidak punya fasilitas komputer dan internet. Atau kehilangan pekerjaan karena tidak ada pelanggan pasca pemberlakuan PSBB.
Di sini diperlukan pola komunikasi Habermas untuk melakukan komunikasi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Pengandaian teori komunikasi Habermas salah satunya adalah satus partisipan setara/sejajar. Realitanya yang terjadi adalah pola komunikasi yang tidak setara antara buruh-majikan-penguasa. Dibutuhkan kerjasama dan kearifan semua pihak untuk dapat mencari win-win solution. Misalnya dengan himbauan meliburkan kegiatan usaha, pengusaha dalam logika kapitalisme pasti akan mengalami kerugian pendapatan perusahaan. Pekerja yang diliburkan mungkin akan dipotong sebagian gajinya oleh perusahaan untuk efisiensi biaya. Pekerja yang jenis pekerjaannya dapat dikerjakan dari rumah pun mungkin terkendala penyediaan kuota dan koneksi internet yang memadai, dan ini memerlukan tambahan biaya sehari-hari. Pemerintah perlu melakukan tugasnya mencegah perluasan pandemi Corona. Bagaimana solusi atas hal ini?
Pola pikirnya harus dikembalikan lagi kepada manfaat dan mudharat (ketidakmanfaatan). Semua pihak seyogianya menahan diri demi mencegah perluasan penjangkitan virus Corona sehingga makin sedikit kasus yang ditemukan, makin sedikit korban meninggal dunia, dan makin banyak yang sembuh total dan tidak terjangkit kembali.
School From Home, Kapitalisme atau Sosialisme?
Pelajar dan mahasiswa juga terdapat ketidaksetaraan ketika harus melakukan school from home melalui sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang diakses via web. Banyak kendala dimana pelajar / mahasiswa tidak punya komputer/laptop/hp dan koneksi internet, atau tidak mampu menambah biaya internet, apalagi jika untuk video conference yang memerlukan kuota internet lebih banyak daripada audio dan teks. Jadi seolah-olah ada kaum borjuis yang mampu mengakses PJJ via internet melawan kaum proletar
Di daerah-daerah pelosok Indonesia, terdapat beberapa guru SD yang ternyata selama masa PSBB ini tetap pergi mengajar dengan berkeliling mengunjungi rumah-rumah muridnya. Hal ini memang melanggar konsep PSBB, namun murid-murid tersebut kondisi perekonomian orang tuanya tidak memungkinkan untuk mengakses internet. Jangankan internet, komputer saja tidak punya. Untuk dapat membuat pendidikan bisa dinikmati oleh semua tidak peduli borjuis ataupun proletar, mungkin perlu dipertimbangkan penyajian PJJ melalui media yang lebih terjangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia, misalnya stasiun TV Pemerintah (TVRI) atau radio Pemerintah (RRI).
Apabila negara ikut campur dalam menyelenggarakan PJJ yang terjangkau oleh seluruh rakyat tanpa peduli strata sosial ekonominya, bukankah ini seolah-olah kita sedang mematikan kapitalisme dan melirik sosialisme? Atau mungkin kita masih tetap di jalur demokratis yang mengijinkan rakyat berpendapat dengan bebas? Pertanyaan ini tidak dapat dengan mudah dijawab, namun sepengetahuan saya, kita perlu memiliki fleksibilitas dalam menerapkan teori-teori, tidak selalu kaku dan terpaku pada satu teori saja. Seperti konsep teori kritis yang menyerang kungkungan ideologi yang sudah diyakini oleh manusia.
Kapitalisme Masker dan Hand Sanitizer
Virus Corona menular melalui percikan pernapasan (droplet) yang dihasilkan selama batuk. Percikan ini juga dapat dihasilkan dari bersin dan pernapasan normal. Selain itu, virus dapat menyebar dari menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang. Masker bedah dan hand sanitizer yang disarankan sebagai alat pelindung manusia dari terjangkitnya virus Corona pun mulai dicari orang di pasaran. Akibat adanya pembelian besar-besaran dan berlebihan (panic buying), barang-barang tersebut menjadi langka dan harganya melonjak beberapa kali lipatnya.
Apakah di sini kita kembali membutuhkan paham Sosialisme Karl Marx? Dengan Sosialisme, negara akan mengatur harga masker dan hand sanitizer yang terjangkau bagi kaum proletariat. Ini akan menghapuskan batas kaum borjuis yang mampu membeli dengan harga mahal. Di Indonesia, pemerintah menghimbau masyarakat menggunakan masker berbahan kain untuk pergi keluar rumah dan bertemu orang lain. Sebagai pengganti hand sanitizer disarankan menggunakan sabun biasa untuk mencuci tangan di bawah air mengalir.
Gubernur Jawa Barat telah mendorong pabrik-pabrik masker di Jawa Barat untuk meningkatkan kapasitas produksi tambahan sebesar 1 juta masker per hari. Setelah target tambahan produksi tersebut terlaksana, saat ini harga masker bedah sudah normal kembali. Produk hand sanitizer juga banyak produsen yang semula hanya memasok untuk kalangan tertentu (medis, militer, dsb.) beralih menjual produknya ke pasaran umum, dengan harga yang tidak terlalu mahal. Ketika terjadi kelangkaan masker dan hand sanitizer, nampaknya sebagian orang memanfaatkan situasi dengan memborong dan menimbun untuk dijual dengan harga mahal. Saat stok barang sudah kembali membanjiri pasar, para oportunis tersebut pun menderita kerugian besar.
Apakah ini salah satu pertanda matinya kapitalisme? Ketika negara berperan aktif dengan kekuasaannya mengatur pasokan barang dan harga yang wajar, maka kaum borjuis yang punya uang banyak tidak terlalu berpengaruh terhadap kemampuan kaum proletar membeli masker dan hand sanitizer.
Kesetaraan Habermas
Ketika ada kejadian pejabat tinggi negara dan dokter yang merawat pasien kasus Covid meninggal dunia, dari sini menunjukkan tidak ada ‘kasta’ tentang siapa yang bisa terjangkit dan siapa yang meninggal dunia.
Hak Asasi Manusia versus Emansipatoris
Membebaskan narapidana untuk berasimilasi di masyarakat karena pandemi Corona, di satu sisi manusiawi karena mencegah penularan virus tersebut di dalam lembaga pemasyarakatan yang kapasitasnya terbatas. Namun di sisi lain menimbulkan tambahan ancaman potensi kriminalitas yang meningkat. Faktanya telah terjadi beberapa kasus kriminal yang dilakukan oleh mantan narapidana yang baru saja dibebaskan karena masa pandemi virus Corona.
Emansipatoris (pembebasan dari irasionalisme) versus Pengekangan
Italia yang warganya mengabaikan larangan pemerintah untuk melakukan social distancing, mengalami keterpurukan dengan 201.505 kasus, 27.359 jiwa meninggal dunia, 68.941 orang sembuh. Amerika Serikat sebagai negara adidaya sedang jatuh dalam pandemi Corona dengan 1.035.765 kasus, 59.266 jiwa meninggal dunia, 142.238 orang sembuh. Vietnam membukukan 270 kasus, 222 jiwa meninggal dunia, 48 orang sembuh, dianggap oleh publik sebagai “keberhasilan paham Komunisme” dalam mengendalikan pandemi Corona. Korea Selatan mencatatkan 10.761 kasus, 246 jiwa meninggal dunia, 8.922 orang sembuh, negara ini juga dipuji atas reaksinya yang cukup cepat untuk mencegah dan menyembuhkan penderita virus Corona.
Amerika Serikat sebagai negara penganut paham liberalisme pun mengalami kesulitan menerapkan tindakan lockdown atau PSBB karena rakyat Amerika Serikat merasa diri mereka adalah pribadi yang bebas, hidup di negara yang bebas, tidak mau diatur-atur dengan himbauan pemerintah Amerika Serikat yang mereka anggap ‘nonsense’. Himbauan menggunakan masker kain saat pergi keluar rumah dan pembatasan untuk bepergian antar kota menggunakan alat transportasi pribadi, menuai protes keras. Warga Amerika Serikat juga masih belum sadar dan percaya bahwa apabila terjangkit Virus Corona dapat menyebabkan kematian dalam waktu singkat, karena mereka merasa sudah mengikuti pola hidup sehat dengan gizi seimbang dan mengkonsumsi vitamin.
Kesimpulan sementara di sini adalah saat pandemi Corona, perlu sedikit diktatorisme dari penguasa (pemerintah) untuk memaksa rakyat mengikuti protokol dan peraturan yang sudah ditetapkan. Tujuan besarnya adalah harus dapat melalui bencana pandemi ini dengan sesedikit mungkin korban jiwa.
Pemotongan 4 Bulan Gaji PNS Jawa Barat
Gubernur Jawa Barat menerapkan pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) / Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jawa Barat, sebanyak 4 bulan gaji, dengan besaran tertentu, per 30 Maret 2020. Dana yang dihasilkan akan digunakan untuk mengurangi beban masyarakat tidak mampu selama pandemi Corona, dan membantu percepatan penanganan Corona di Jawa Barat.
Gubernur Jawa Barat berargumen bahwa hal ini dilakukan untuk penerapan program Two in One dimana satu keluarga mampu menopang ekonomi dua keluarga kurang mampu. Terdapat pendapat kontra dari analis kebijakan publik bahwa kebijakan gubernur memotong gaji ASN dapat menabrak Pasal 3 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019. Pasal peraturan tersebut menyatakan penghasilan ASN/TNI/Polri tidak dikenakann potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturn perundang-undangan.
Bantuan Sosial yang belum tepat sasaran
Apakah ini perwujudan bahwa masih perlu Revolusi Proletariat? Perjuangan kaum buruh / rakyat jelata melawan hegemoni pemerintah yang menetapkan PSBB sehingga banyak rakyat kecil yang kehilangan pekerjaan atau berkurang penghasilan bulanannya. Di dalam kondisi ini seolah-olah menegaskan dominasi kapitalisme, dimana yang kuat-lah (kaya dan memiliki banyak harta/uang) yang akan lebih lama bertahan hidup, dan yang lemah/miskin akan kesulitan bertahan hidup.
Pemerintah memang mempersiapkan paket-paket Bantuan Sosial (Bansos) khusus untuk rakyat yang terdampak akibat pandemi Corona, yaitu yang anggota keluarganya ada yang positif Corona dan yang kehilangan pekerjaan/penghasilan akibat pandemi Corona. Di sini seolah-olah terdapat paham Sosialisme yang mengharuskan “sama rata, sama rasa”, khusus untuk menanggulangi bencana non-alam Corona. Pada kondisi darurat tertentu, paham Sosialisme cukup baik untuk diterapkan demi mengurangi kesenjangan borjuis-proletar dan menyelamatkan jiwa proletar jangan sampai mati kelaparan karena terdampak Corona.
Teori kritis postmodern
Menurut Wikipedia, teori kritis postmodern berpolitik pada masalah sosial “dengan menempatkan mereka dalam konteks sejarah dan budaya, untuk melibatkan diri dalam proses pengumpulan dan analsis data, dan menisbikan temuan mereka. Penelitian kritis postmodern juga ditandai oleh krisis representasi, yang diwujudkan oleh para peneliti dengan lebih kolaboratif, dialogis, dan aspek yang menjelaskan improvisasi penelitian kualitatif. Dua tokoh teori kritis postmodern adalah Michel Foucault (1926-1984) dan Jean Baudrillard (1929-2007).
Michel Foucault adalah filsuf Prancis, sejarawan ide, ahli teori sosial, ahli bahasa dan kritikus sastra. Teori-teorinya membahas hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan, dan bagaimana mereka digunakan untuk membentuk kontrol sosial melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan, terutama penjara dan rumah sakit. Foucault menyatakan bahwa pemikirannya berupa sejarah kritis modernitas.
Pemikiran Foucault yang terkenal adalah Teori Genealogi Focault. Pokok-pokok pemikiran dalam Teori Genealogi Focault adalah sebagai berikut:
- Pemikiran tentang subjek dan objek, bahwa bahasa yang ditulis dan menjadi tafsirnya tidak bisa dipisahkan dalam subjek dan objek.
- Subjek yang sejajar dengan individu hanya akan bisa ditelaah melalui kekuasaan.
- Kekuasaan bukan sesuatu yang bisa dimiliki, bahkan oleh kaum dominan sekali pun, tidak bisa dipengaruhi oleh kepenuhan hukum ataupun kebenaran, dia tidak tunduk pada teori politik normal, tidak bisa direduksi oleh representasi hukum.
- Hubungan antara subjek dan kekuasaan adalah bukan pelaku dan produk, sebab secara substantif subjek bukanlah sesuatu yang menciptakan kekuasaan, tetapi kekuasaanlah yang mempengaruhi adanya subjek, dan sifatnya tidaklah tetap seperti hasil penemuan (founding subject).
- Menawarkan kebebasan dan subjektivitas baru, yaitu kebebasan yang senantiasa dapat mengendalikan kekuasaan dan kehendak pada subjek yang dihasilkannya.
Setelah adanya pendefinisian kekuasaan dan kehendak Focault kemudian antara lain dipakai oleh Ratu Victoria I (1819-1901) untuk pengaturan kehidupan seksualitas di Eropa. Pada masa kepemimpinan Ratu Victoria I, Sang Ratu sangat dominan dalam mengendalikan rakyatnya, hingga mengatur hal-hal kecil dari rakyatnya. Saat itu, kehidupan seksualitas yang bebas harus dipisahkan dari kesopanan di Eropa. Di sini tampak bahwa kekuasaan yang diartikan oleh Focault yang berhubungan dengan kehendak itu harus dibatasi oleh sistem pemerintahan.
Di masa pandemi ini, mungkin dapat diterapkan Teori Genealogi Focault dalam hal menawarkan kebebasan dan subjektivitas baru, yaitu kebebasan yang senantiasa dapat mengendalikan kekuasaan dan kehendak pada subjek yang dihasilkannya. Jadi disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi, misalnya memperhatikan kritisnya dampak pandemi Corona, maka pemerintah sebagai pemangku kekuasaan, rakyat sebagai subjek, harus bersikap fleksibel dan lapang dada demi percepatan penanggulangan pandemi Corona.
Paham Sosialisme di Era Milenium
Pemikiran Karl Marx yang menentang kapitalisme dan lebih dikenal dengan paham Sosialisme, sudah banyak ditinggalkan oleh negara-negara adidaya yang lebih condong ke arah kapitalisme. Perkembangan Marxisme-Leninisme yang menghasilkan paham Komunisme pun mendapat kritikan tajam dan sudah tidak banyak negara yang menganut Komunisme dalam menjalankan pemerintahan.
Namun di era milenium ketika krisis ekonomi global semakin parah, sebagian politisi di beberapa negara mulai menghidupkan kembali Sosialisme dan ternyata mendapatkan simpati yang cukup besar. Sosialisme oleh simpatisan milenial dianggap sebagai solusi alternatif dari kebobrokan kapitalisme. Contoh pengikut Sosialisme di era milenium diantaranya adalah: Nicolas Maduro (Presiden Venezuela), Bernie Sanders (senator Amerika Serikat, hampir jadi calon presiden melawan Donald Trump), Jeremy Corbin (tokoh oposisi Inggris), Jean Luc Melenchon (senator Prancis), Yanis Varoufakis (negarawan dan mantan menteri keuangan Yunani), dan Terry Eagleton (profesor dan teoritikus sastra di Oxford University).
Akhir kata, tulisan refleksi saya ini bukan berarti bermaksud mengganti paham politik Demokrasi Pancasila dengan paham lainnya (kapitalisme, liberalisme, ataupun sosialisme). Paham-paham selain demokrasi di Indonesia masih tetap dianggap “kekirian” atau “kekananan”. Demokrasi Pancasila tetap yang paling tepat untuk Indonesia, hanya saja dalam pelaksanaannya perlu strategi-strategi jitu dan memihak rakyat kecil.
REFERENSI
Safrudin, Irfan. 2004. “Etika Emansipatoris Jurgen Habermas: Etika Paradigmatik Di Wilayah Praksis.” Mediator: Jurnal Komunikasi, vol. 5, no. 1, 2004, pp. 1-13.
WISARJA, I Ketut; SUDARSANA, I Ketut. 2017. Praksis Pendidikan Menurut Habermas (Rekonstruksi Teori Evolusi Sosial Melalui Proses Belajar Masyarakat). IJER (Indonesian Journal of Educational Research), [S.l.], v. 2, n. 1, p. 18 – 26, oct. 2017. ISSN 2541-2159. Available at: <http://ijer.ftk.uinjambi.ac.id/index.php/ijer/article/view/33>. Date accessed: 28 apr. 2020. doi: http://dx.doi.org/10.30631/ijer.v2i1.33.
Ummah, Sun Choirol. 2016. Dialektika Agama dan Negara dalam Karya Jurgen Habermas. Humanika (Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum) Vol. 16, No. 1. Universitas Negeri Yogyakarta. Available at: https://journal.uny.ac.id/index.php/humanika/article/view/12140. Date accessed: 28 apr 2020. DOI: https://doi.org/10.21831/hum.v16i1.12140
Hidayati, D. (2018, March 26). Peningkatan Kompetensi Mitigasi Bencana Siswa Dengan Implementasi Pendekatan Bencana Dalam Perspektif Islam. Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam, 9(1), 29-54. https://doi.org/https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v9i1.3189
Hamson, Zulkarnain. (2020). Teori Kritis Theodor Adorno. 10.13140/RG.2.2.35127.27045.
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://en.wikipedia.org/wiki/Template:2019%E2%80%9320_coronavirus_pandemic_data
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_koronavirus_2019%E2%80%932020
https://katadata.co.id/infografik/2020/03/16/covid-19-dari-wabah-jadi-pandemi
https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4993499/psbb-bodebek-diperpanjang-dua-pekan-lagi
https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_kritis
This Post Has 74 Comments
Comments are closed.